Politik Islam

Transformasi dan Fragmentasi Gerakan Islam Indonesia Pasca Pemilu 2024

Kharisma Firdaus, Muhammad Mukhobbir Risalah, Arzeti Bilbina Setyawan — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini menyelidiki transformasi dan fragmentasi gerakan Islam di Indonesia pasca Pemilu 2024. Meskipun studi yang ada sebagian besar berfokus pada puncak mobilisasi Islamis selama 2016–2019, terutama gerakan 212, perhatian akademis terhadap perkembangan di periode pasca-2024 masih terbatas. Menggunakan metodologi kualitatif dengan desain studi kasus kolektif, penelitian ini mengacu pada dokumen organisasi, liputan media, materi digital, dan sumber sekunder yang mencakup periode 2014–2025. Kerangka analitis menggabungkan Struktur Peluang Politik, Teori Mobilisasi Sumber Daya, Teori Pembingkaian, Institusionalisasi, dan Pasca-Islamisme. Temuan menunjukkan bahwa gerakan Islam setelah 2024 tidak mengalami penurunan secara langsung; sebaliknya, mereka menunjukkan proses transformasi struktural dan fragmentasi internal. Konsolidasi elit politik nasional dan penyempitan ruang politik oposisi telah secara signifikan mengurangi mobilisasi berbasis identitas skala besar. Sebagai tanggapan, aktor-aktor gerakan telah menyesuaikan kembali strategi mereka, beralih dari demonstrasi jalanan yang konfrontatif menuju bentuk-bentuk keterlibatan yang lebih pragmatis, termasuk aktivisme digital, advokasi yang berorientasi pada kebijakan, dan integrasi selektif ke dalam partai politik dan lembaga negara. Selain itu, pembingkaian isu telah bergeser dari identitas agama dan keluhan moral ke keprihatinan sosial-ekonomi, tata kelola, dan moralitas publik yang lebih luas. Studi ini berpendapat bahwa periode pasca-2024 mewakili konfigurasi ulang yang lebih luas dari aktivisme Islam dalam demokrasi elektoral Indonesia yang semakin terkonsolidasi. Alih-alih menghilang, gerakan-gerakan Islam telah melakukan diversifikasi secara adaptif, menandai transisi menuju lingkungan pasca-polarisasi yang lebih pragmatis dan terdiferensiasi secara internal.

Efektivitas Kebijakan Pemerintah tentang Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar

Alfitrah Indri Rahmadhana — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Layanan Bajak Gratis di Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 yang direvisi menjadi Perbup Nomor 54 Tahun 2022, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Efektivitas kebijakan diukur menggunakan lima dimensi ketepatan (5T) dari Riant Nugroho: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pertanian, manajer program tingkat kecamatan, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, dan petani penerima manfaat di Kecamatan Tanjung Emas, dengan fokus pada Nagari Koto Tangah dan Jorong Sungai Salak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara umum efektif dalam meringankan beban biaya produksi petani, dengan revisi kebijakan ke arah inklusivitas (menggunakan data SIMLUHTAN) dan struktur pelaksanaan yang terkoordinasi. Namun, beberapa hambatan mengganggu efektivitas optimal. Program belum sepenuhnya Tepat Lingkungan karena tidak memiliki strategi mitigasi untuk sawah tadah hujan dan hanya memberikan bantuan satu kali setahun, sehingga sulit mencapai target peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Dari aspek Tepat Proses, ditemukan kesenjangan waktu (time lag) dalam distribusi bantuan dan konflik persepsi mengenai partisipasi petani. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan anggaran yang memengaruhi pola bantuan, serta ketidakmerataan akses di antara anggota kelompok tani. Faktor pendukung utama adalah fleksibilitas pola bantuan dan dukungan aktor lokal. Kesimpulannya, Program Layanan Bajak Gratis telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani, tetapi belum mencapai efektivitas maksimal. Untuk optimalisasi, diperlukan sinkronisasi jadwal operasional yang lebih baik, mitigasi terhadap kendala lahan tadah hujan, peningkatan transparansi dan komunikasi dengan petani, serta penguatan alokasi anggaran untuk menjaga kualitas dan pemerataan bantuan.

Model Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Politik Perempuan di Pemilu 2024 Kabupaten Tanah Datar

Putri Mega Kesuma — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini membahas model rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tanah Datar dalam pemenuhan kuota keterwakilan politik perempuan pada Pemilu 2024. Kebijakan pemerintah mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% caleg perempuan dalam pencalonan legislatif. PKS Kabupaten Tanah Datar berhasil memenuhi ketentuan tersebut dengan rata-rata persentase 31,24%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model rekrutmen politik yang diterapkan PKS serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen politik caleg perempuan PKS bersifat semi-terbuka, yakni terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal partai. Rekrutmen caleg perempuan dikelola dan diseleksi oleh Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Pada Pemilu 2024, PKS Kabupaten Tanah Datar mencalonkan 11 caleg perempuan dari seluruh empat daerah pemilihan (dapil). Hambatan utama yang dihadapi mencakup minimnya minat perempuan berpolitik, kendala administratif, dan keterbatasan finansial caleg perempuan.

Dinamika Politik Pasca Rekomendasi Muhammadiyah terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2025-2030

Lily Hemalia — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dinamika politik pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap calon kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar periode 2025-2030, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap persyarikatan. Masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada perubahan sikap dan pola relasi internal serta eksternal organisasi setelah surat rekomendasi tersebut ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari pengurus PDM, LHKP, dan PCM, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori Pertukaran Politik yang dikemukakan oleh George Casper Homans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca rekomendasi Muhammadiyah terhadap pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2025–2030, terjadi dinamika politik internal di PDM dan PCM dengan adanya perbedaan sikap dan interpretasi terhadap rekomendasi yang di keluarkan oleh PDM dan konflik internal di ortom Muhammadiyah. Dampak terhadap perserikatan Muhammadiyah terlihat dari penguatan posisi moral, pendidikan dan sosial melalui dukungan pemerintah terhadap sekolah Muhammadiyah, bantuan sarana-prasarana, beasiswa siswa, serta fasilitasi kegiatan keagamaan, sehingga rekomendasi mendorong terciptanya kepemimpinan daerah yang responsif dan tetap menjaga keberlanjutan nilai-nilai persyarikatan. Penelitian ini merekomendasikan agar perbedaan pandangan internal organisasi diselesaikan melalui dialog dan etika organisasi demi menjaga persatuan persyarikatan, serta pentingnya menjaga keberlanjutan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah dalam setiap kebijakan politik.

Analisis Strategi Kemenangan Partai Nasdem Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Padang Panjang

Reza Rahmajanida — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kemenangan Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Padang Panjang dengan menggunakan perspektif teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Keberhasilan Partai NasDem meningkatkan perolehan kursi dari tiga kursi pada Pemilu 2019 menjadi empat kursi pada Pemilu 2024 serta meraih posisi Ketua DPRD menjadi fenomena politik lokal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Partai NasDem tidak hanya ditentukan oleh kampanye formal, tetapi oleh kemampuan partai dan kandidat dalam mengakumulasi serta mengonversi modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik dalam arena politik lokal. Habitus politik kandidat yang terbentuk dari keterlibatan sosial dan keagamaan jangka panjang memperkuat legitimasi moral di mata pemilih. Dalam arena politik lokal yang menekankan kedekatan sosial dan legitimasi religius, konversi modal menjadi dukungan elektoral menjadi faktor kunci kemenangan.

Etika Politik Melayu: Integritas Adat, Islam, dan Dinamika Modern ( Studi Kontekstual Masyarakat Desa Tulung Selapan)

Reykal Arya Assalafani, Muchlis Minako — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0700

Etika politik Melayu merupakan sistem nilai yang terbentuk dari integrasi antara adat dan ajaran Islam yang menempatkan moralitas sebagai dasar dalam praktik kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep etika politik Melayu, transformasinya dalam konteks modern, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat lokal dengan fokus pada Desa Tulung Selapan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan analisis deskriptif-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kesopanan (adab), musyawarah, dan amanah masih bertahan dalam praktik sosial masyarakat, namun mengalami pergeseran akibat modernisasi dan pragmatisme politik. Artikel ini menegaskan bahwa etika politik Melayu tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi agar selaras dengan prinsip demokrasi modern seperti transparansi dan akuntabilitas.