PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT FASILITAS UMUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Abstract
The purpose of this research is to analyze how, obstacles and efforts in Restricting Activities at Public Facilities in Pekanbaru City Based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The method used is a sociological legal research. Based on the results of the study that it has not gone well, because from the legal aspect, various regulations have been issued to prevent the spread of Covid 19 and so far show that there has been no significant change in the handling of Covid 19 cases in Pekanbaru, the number of patients is increasing, the death rate is increasing. drove. References
[1] Ahmad Fathoni, Dampak Covid 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya, Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.
[2] Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN.
[3] Hans Kelsen, 2011, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Bandung: Nusa Media.
[4] Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Cet. 1, Jakarta: Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan.
[5] Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
[6] Iin Marleni, Sri Kasnelly, dan Ahmad Luthfi, Pengaruh Psbb Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
[7] Janedri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.
[8] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Malang: Alumni.
[9] Jurnal yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati, dengan judul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
[10] Jurnal yang dilakukan oleh Asep Maulana, dengan judul Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) SEBAGAI Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran COVID-19 Di DKI Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2020.
[11] Jurnal yang dilakukan oleh Putu Lantika Oka Permadhi, dengan judul Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan COVID-19, Fakultas Hukum Univesitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.
[12] Kanwil Depkumham Jawa Tengah, Makalah “Bunga Rampai Hak Asasi Manusia“, 16 November 2007, Surakarta.
[13] Mashood A. Baderin, 2007, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia&Hukum Islam, Cet. 2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
[14] Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. 3, Jakarta: PT Gramedia.
[15] Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Revita Aditama.
[16] Ni’matul Huda, 2010, Ilmu Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
[17] Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.
[18] Rindam Nasruddin, dan Islamul Haq, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 7 Tahun 2020.
[19] Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
[20] Zakaria Bangun, 2008, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis.
[2] Aprista Ristyawati, Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN.
[3] Hans Kelsen, 2011, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Bandung: Nusa Media.
[4] Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Cet. 1, Jakarta: Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan.
[5] Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
[6] Iin Marleni, Sri Kasnelly, dan Ahmad Luthfi, Pengaruh Psbb Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
[7] Janedri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press.
[8] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Malang: Alumni.
[9] Jurnal yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati, dengan judul Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
[10] Jurnal yang dilakukan oleh Asep Maulana, dengan judul Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) SEBAGAI Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran COVID-19 Di DKI Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2020.
[11] Jurnal yang dilakukan oleh Putu Lantika Oka Permadhi, dengan judul Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan COVID-19, Fakultas Hukum Univesitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.
[12] Kanwil Depkumham Jawa Tengah, Makalah “Bunga Rampai Hak Asasi Manusia“, 16 November 2007, Surakarta.
[13] Mashood A. Baderin, 2007, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia&Hukum Islam, Cet. 2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
[14] Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. 3, Jakarta: PT Gramedia.
[15] Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Bandung: Revita Aditama.
[16] Ni’matul Huda, 2010, Ilmu Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
[17] Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.
[18] Rindam Nasruddin, dan Islamul Haq, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 7 Tahun 2020.
[19] Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
[20] Zakaria Bangun, 2008, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: Bina Media Perintis.
Downloads
Published
2022-12-04
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
