PELAKSAAN PENGATURAN DALAM PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DIKOTA PEKANBARU BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 3 TAHUN 1994 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Wahjono Padmo, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1986), h. 7.
Utrech, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h. 3.
Drs. Sudarso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), h. 44.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2006), h. 3.
Soejono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 4.
Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 58.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.
Farouk Muhammad, Praktek Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 49.
Saidul Bahri, Penempatan Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas di Kota Padang, dikutip dari http:journal.Unitas-pdg-ac.idatauatau, diakses pada 23 Maret 2017, pukul 20.18.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Azli Muti Qurniawan, Eddy Asnawi, Bahrun Azmi