INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

Mori Oktaviani, Elimartati Elimartati, Nofialdi Nofialdi, Zulkifli Zulkifli, Ulya Atsani

Abstract


Pokok Permasalahanya adalah adanya permasalahan yang muncul dengan tidak adanya keseimbangan aturan mengenai pencatatan perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai regulasi aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan konsekuensi yang didapatkan akibat adanya permasalahan pencatatan perkawinan. Jenis penelitian adalah lapangan dengan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih di arahkan ke analisis. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Harau di berbagai tempat yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 50 Kota. Hasil penelitian: aturan pencatatan perkawinan di Indonesia bahwa aturan mengenai diwajibkannya pencatatan perkawinan yang di ambil pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang maknanya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatatkan yang dampaknya adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Sedangkan kenyataan di lapangan saat ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keringanan tidak adanya pencatatan perkawinan pada aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 mengenai Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang isi kebijakannya menyatakan adanya kelonggaran pengurusan Administrasi kependudukan dengan hasil dari surat pernyataan tersebut menetapkan status perkawinan pemohon menjadi hubungan suami istri dengan perkawinan tidak tercatat.

Keywords


Inkonsistensi, Pencatatan perkawinan, SPTJM, dan Status Perkawinan

References


Ali, Z. (2006). HukumPerdataIslam di Indonesia.

Assegaf, A. A. (1997). Islam dan KB. Jakarta: Lentera Basritama., 38.

Bariah, O., Ag, S., & Ag, M. (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Solusi, 1(4), 20–29.

Brown, J. (2003). Rural Women’s Land Rights in Java, Indonesia: Strengthened by Family Law, but Weakened by Land Registration. Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 12(3), 631–651.

Chumaidah, M., & Tuharyati, Y. (2013). Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran. 25–40.

Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Sina rGrafika.

Elimartati. (2013). Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia. STAIN Batusangkar.

Halilurrahman, M., & Wahid, A. (2019). Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anak Zina ( Analisis Komparatif ). Cendikia: Journal Studi Keislaman, 5.

Hendrawan, I. S. (2019). Jurnal Inklusif : Jurnal Pengkajian Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah ( Studi Komparasi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ). Inklusif: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 4(June), 47–64.

Indah Permata Sari, S. U. A. (2020). Pencatatan Sipil Kota Semarang Juridical Review Of The Issuance Of The Birth Of Other Married Children In The Department Of Population And Civil Registration. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, 616–631.

Marhayana. (2017). Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2010.

Marpi, Y., Hukum, F., & Jakarta, U. (2020). As-Syar ’ i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga A . PENDAHULUAN budaya , agama , sosial , dan adat istiadat serta golongan sistem kekeluargaan yang hidup dan kawin sedangkan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci . otentik sebelum perkawinan , bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan , dibuat oleh mewaris , atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah . Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia. I, 158–166.

Mina, M. N. A. (2017). Nasab Anak yang lahir di luar Nikah. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1).

Mulyadi SH, M. (2016). Kedudukan Hukum Anak luar Kawin yang di akui. CAKRAWALA, XI(1), 116–129.

Nafi, M. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Al-Hukama, Vol. 02(II), 452–476.

Olivia, F., & Jhony. (2012). Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Lex Jurnalica, 9(April), 51–60.

R, S. (2007). Perbandingan HukumPerdata,. SinarGrafika.

Sakirman. (2015). Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak Pendahuluan Kedudukan nasab anak sah dan tidak sah sampai saat ini masih menjadi kontroversi . Pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama tentang anak sah telah jelas , yaitu ketika telah memenuhi d. Hunafa: jurnal Studia Islamika, 12.

Sandjojo, N. I., & Hernoko, A. Y. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak. Lentera Hukum, 23(2), 85. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.639

Shaham, R. O. N. (2013). Custom , Islamic Law , and Statutory Legislation : Marriage Registration and Minimum Age at Marriage in the Egyptian Sharīʿa Courts Author ( s ): Ron Shaham Source : Islamic Law and Society , Vol . 2 , No . 3 , Marriage , Divorce and Succession in the Mus. Brill: islamic law and Society, 2(3), 258–281.

Stijn Van Huis, T. D. W. (2012). Muslim marriage registration in Indonesia: revised marriage registration laws cannot overcome compliance flaws. Australian Journal of Asian Law, 13(1), 1–17.

Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: AntaraFiqhMunakahatdanUndang-UndangPerkawinan,. Kencana Prenada Media.

Usman. Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,. Grasindo.

Usman, R., Hukum, F., & Lambung, U. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. 255–274.

Sudjatmoko, Fx, Bambang Martin Baru, (2016) Studi Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Akta Kelahiran’,Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun, and others, 17.September

(Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati).

(Wawancara bersama Asrimelwani,S.Sos , Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, pada 1 Desember 2021 jam 11.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota)




DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Mori Oktaviani, Elimartati Elimartati, Nofialdi Nofialdi, Zulkifli Zulkifli, Ulya Atsani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 El-Hekam Indexed By: