INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891Keywords:
Inkonsistensi, Pencatatan perkawinan, SPTJM, dan Status PerkawinanAbstract
Pokok Permasalahanya adalah adanya permasalahan yang muncul dengan tidak adanya keseimbangan aturan mengenai pencatatan perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai regulasi aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan konsekuensi yang didapatkan akibat adanya permasalahan pencatatan perkawinan. Jenis penelitian adalah lapangan dengan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih di arahkan ke analisis. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Harau di berbagai tempat yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 50 Kota. Hasil penelitian: aturan pencatatan perkawinan di Indonesia bahwa aturan mengenai diwajibkannya pencatatan perkawinan yang di ambil pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang maknanya menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatatkan yang dampaknya adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Sedangkan kenyataan di lapangan saat ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keringanan tidak adanya pencatatan perkawinan pada aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 mengenai Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang isi kebijakannya menyatakan adanya kelonggaran pengurusan Administrasi kependudukan dengan hasil dari surat pernyataan tersebut menetapkan status perkawinan pemohon menjadi hubungan suami istri dengan perkawinan tidak tercatat.References
Andiny, Puti, et al. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. Jurnal Samudera Ekonomika, Vol. 2 No. 2 Oktober 2018.
Astri, Meylina, et al. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1
Maret 2013. ISSN:2302-2663.
Azizah, Annisa Fatin Nur. 2011. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Makassar.
Badan Pusat Statistik. 2010-2018. Indeks Pembangunan Manusia, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
Fahmi, Agus H. 2018. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua tahun 2011-2015. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.
Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Heka, Alison Jeackline Lawrence, et al.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume
No. 01 tahun 2017.
Johanna, Maria Kodoatie, et al. 2011.
Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.
Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan. Vol. 1 No. 1, pp.
-42, Februari 2012.
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4. Jakarta : Erlangga.
Nasution, S. 2000. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara.
Muliza, Teuku Zulham. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3 (1), 59-
, 2017.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian
Manajemen. Bandung : Alfabeta.
Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
United Nations Development Programme (UNDP). 1996. Global Human Development Report. Human Resources Department.
Wahid, Bilal A. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar.
Widodo, Adi et al. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1 No. 1, pp.
-42, Februari 2011.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Mori Oktaviani, Elimartati Elimartati, Nofialdi Nofialdi, Zulkifli Zulkifli, Ulya Atsani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:?á
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
